Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

TKN Heran Prabowo Tak Singgung Kasus Novel Baswedan Saat Debat

Reporter

image-gnews
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy bersama Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Kerja di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019. Tempo/Syafiul Hadi
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy bersama Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Kerja di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019. Tempo/Syafiul Hadi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Muhammad Romahurmuziy alias Romi mengaku heran ketika tidak ada pertanyaan terkait kasus Novel Baswedan oleh capres Prabowo Subianto. Menurut dia, Jokowi-Ma'ruf sudah menunggu pertanyaan itu dilontarkan dari lawannya.

Baca: Jokowi Bakal Jawab Soal Aksi Kamisan dan Novel di Debat Capres

"Kami tunggu karena diproyeksikan Pak Prabowo akan menanyakan itu," ujar Romi di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019.

Menurut Romi, sebelumnya TKN menduga Prabowo akan menanyakan komitmen hukum petahana soal penegakan HAM dalam kasus Novel Baswedan. Dia mengatakan Jokowi juga sudah mempersiapkan jawaban jika Prabowo menanyakan itu. "Kami kaget barang itu tak muncul karena sangat dipersiapkan. Kok tidak ditanyakan sih," katanya.

Romi mengatakan, Jokowi memang sudah menyiapkan jawaban dari pertanyaan soal kasus Novel Baswedan. Dia menuturkan, jawaban Jokowi yakni seputar pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Novel yang merupakan inisiatif Komnas HAM, bukan pemerintah.

Baca: Soal Tim Gabungan, Polri Tak Tanggapi Keraguan Novel Baswedan

Romi mengatakan Jokowi siap membantah tudingan bahwa TGPF kasus Novel dibentuk menjelang debat capres ini. "TGPF itu bukan dimunculkan jelang debat atau hanya karena jelang pemilu. Tetapi rekomendasi Komnas HAM yang baru muncul dan rekomendasi dari Ombudsman," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Novel Baswedan, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu diserang oleh orang tak dikenal. Kedua orang itu menyiramkan air keras ke wajah Novel. Akibatnya, mata Novel mengalami kerusakan dan harus menjalani operasi berkali-kali.

Kasus penyerangan Novel Baswedan ini mandek selama hampir dua tahun. Upaya hukum terbaru yakni pembentukan TGPF. Tim ini beranggotakan pakar, internal KPK, serta kepolisian.

Baca: TGPF Novel Baswedan Disebut Bermuatan Politis, Ini Reaksi Jokowi

Romi mengatakan Jokowi juga sudah menyiapkan amunisi untuk membalas Prabowo soal isu HAM. Salah satunya, kata dia, soal dugaan keterlibatan mantan Komandan Jenderal Kopassus itu pada tragedi penculikan aktivis 1997-1998.

Meski demikian, Romi mengatakan, Jokowi tak mau terlihat menyerang lebih dahulu dengan membawa isu pelanggaran HAM tersebut. Jokowi, kata dia, baru akan menyerang Prabowo ketika Ketua Umum Partai Gerindra itu melakukan serangan soal kasus HAM terlebih dahulu. "Jadi, kalau misalkan Pak Jokowi terlihat sebagai petahana yang menyerang juga tak bagus," tuturnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

10 jam lalu

Politikus Rian Ernest (kanan) menerima baju dari Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar saat diperkanalkan menjadi kader Partai Golkar di Kantor DPD Golkar, Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. Mantan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest bergabung dengan Partai Golkar menjadi Kepala Biro Pemuda DPD Partai Golkar DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.


Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

12 jam lalu

Dewan Penasehat IM57+ Institute Novel Baswedan memberikan keterangan usai menyerahkan laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.


Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

14 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran


Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.


3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

14 jam lalu

Sejumlah wartawan melakukan teatrikal menggunakan miniatur televisi saat aksi unjuk rasa tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran di Depan Gedung DPRD Kota Malang, Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Mei 2024. Wartawan yang tergabung dalam organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di daerah tersebut menggelar aksi untuk menolak pasal-pasal dalam RUU penyiaran yang dinilai berpotensi mengalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?


Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

16 jam lalu

Kehadirian Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra di tempat kediaman calon presiden Prabowo Subianto di Jl Kertanegara, Jakarta. Kehadiran para ketua umum partai politik, koalisi Indonesia Maju (KIM) datang ke tempat kediaman Prabowo Subianto sebelum memulai deklarasi di Arena Indonesia. TEMPO/Magang/Joseph.
Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju


Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

17 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya


Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

21 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.


Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.


Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

1 hari lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.